PDI-P Jateng Menghormati Proses Hukum KPK terkait OTT Bupati Sukoharjo
DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah akhirnya memberikan pernyataan resmi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dalam pernyataannya, partai menyatakan sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan komitmen untuk menempuh mekanisme sanksi organisasi sesuai aturan partai jika status hukum Etik telah ditetapkan secara resmi.
Perwakilan PDI-P Jateng, yaitu Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyampaikan pernyataan tersebut melalui keterangan resmi yang diterima. Ia menjelaskan bahwa partai akan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara yang menjerat Etik Suryani kepada KPK. Hal ini sejalan dengan prinsip partai yang selalu menjunjung supremasi hukum serta mempercayai profesionalisme lembaga penegak hukum.
Dolfie menekankan bahwa kejadian ini menjadi momentum bagi PDI-P untuk kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan good governance di lingkungan partai maupun pemerintahan. Ia menegaskan bahwa seluruh kader yang mendapat amanah sebagai pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif, selalu diingatkan agar menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih atau clean governance, berintegritas, dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan,” ujar Dolfie.
Siapkan Rekomendasi Sanksi Organisasi
Dolfie menjelaskan bahwa apabila lembaga penegak hukum yang berwenang telah secara resmi menetapkan status hukum tindak pidana khusus terhadap kader partai yang bersangkutan, DPD PDI-P Jawa Tengah akan segera mengusulkan langkah penegakan disiplin kepada DPP PDI-P. Rekomendasi tersebut berupa pemberian sanksi organisasi yang akan diproses sesuai mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Partai PDI-P.
Partai juga memastikan bahwa seluruh kader yang terlibat dalam kasus ini akan mengikuti proses hukum yang berlaku, tanpa ada intervensi dari internal partai. Hal ini menunjukkan komitmen PDI-P untuk menjaga kredibilitas dan integritas partai.
Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal
Selain menegaskan sikap partai, DPD PDI-P Jawa Tengah juga meminta seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dolfie menegaskan bahwa partai memahami harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami menghimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada rakyat tetap berjalan normal dan optimal sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dolfie menegaskan bahwa PDI-P akan terus mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menambahkan bahwa partai akan terus berkomitmen dalam mendukung setiap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, serta melayani kepentingan rakyat.
