Kerangka solusi win-win multi-kriteria yang akan di paparkan dibawah ini sudah sesuai dengan buku paradoks ekonomi prabowo subianto #paradoksekonomi #prabowosubianto bahkan lebih utuh dan lebih pro-kedaulatan serta pro-Pasal 33 dibanding pendekatan prioritas murni berdasarkan royalti tinggi saja. Ia menghindari jebakan “negara dapat uang, tapi manfaat tidak merata dan tidak berkelanjutan”, yang justru menjadi inti kritik paradoks dalam buku tersebut.
_______________________
Agar benar-benar menjadi win-win yang seimbang bagi rakyat, pengusaha, dan negara, kebijakan prioritas RKAB berdasarkan royalti tinggi harus dilengkapi dan diperbaiki, bukan dijalankan secara murni seperti yang diumumkan saat ini.
Versi sekarang terlalu condong ke negara dan pemain besar. Untuk mencapai keseimbangan yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan desain ulang yang transparan, terukur, dan memberi jalur perbaikan bagi semua pihak. Berikut kerangka yang realistis:
1. Ganti kriteria tunggal menjadi skor multi-dimensi yang transparan
Jangan hanya melihat “siapa bayar royalti lebih tinggi”. Buat formula skor yang dipublikasikan secara terbuka, misalnya:
Kontribusi fiskal (royalti + pajak) → bobot 35–40%
Pemenuhan DMO dan pasokan domestik → 15–20%
Realisasi hilirisasi / nilai tambah di dalam negeri → 15%
Kinerja lingkungan, reklamasi, dan keselamatan → 15%
Penyerapan tenaga kerja lokal dan program pemberdayaan masyarakat → 10–15%
Setiap perusahaan mendapat skor total. Kuota tambahan dialokasikan berdasarkan peringkat skor, bukan semata-mata nominal royalti.
Hasilnya: Negara tetap diuntungkan, pengusaha tahu persis apa yang harus diperbaiki, rakyat mendapat manfaat langsung lewat aspek sosial dan lingkungan.
2. Terapkan sistem dual-track (kuota dasar + kuota prestasi)
Kuota dasar: diberikan secara proporsional dan adil kepada semua pemegang izin yang memenuhi syarat minimum (kepatuhan hukum, DMO, lingkungan). Ini melindungi pengusaha menengah-kecil agar tidak “mati” karena kalah skor.
Kuota prestasi (relaksasi): tambahan yang hanya diberikan kepada perusahaan dengan skor tinggi.
Dengan cara ini, tidak ada yang dihukum, hanya ada yang diberi apresiasi. Pengusaha kecil tetap punya kepastian usaha, yang berprestasi mendapat insentif.
3. Earmarking sebagian tambahan penerimaan untuk rakyat
Tambahan PNBP yang dihasilkan dari kebijakan ini sebagian (misalnya 15–25%) dialokasikan secara khusus dan diaudit untuk:
Dana pembangunan daerah penghasil tambang,
Program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di sekitar lokasi tambang,
Dana abadi reklamasi dan pemulihan lingkungan.
Tanpa mekanisme ini, “manfaat untuk rakyat” hanya tinggal janji. Dengan earmarking, rakyat merasakan langsung hasil dari SDA mereka.
4. Beri jalur naik kelas yang jelas dan didukung
Pengusaha yang skornya rendah tidak dibiarkan terpinggirkan. Sediakan:
Coaching dan pendampingan teknis untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan,
Insentif sementara (misalnya keringanan administrasi atau akses pembiayaan) bagi yang berkomitmen menaikkan royalti efektif atau membangun hilirisasi,
Target perbaikan bertahap yang realistis.
Ini mengubah kebijakan dari “menghukum yang lemah” menjadi “mendorong yang lemah menjadi lebih kuat”.
5. Transparansi, pengawasan independen, dan evaluasi berkala
Formula skor dan hasil peringkat dipublikasikan (dengan data sensitif volume tetap dilindungi).
Ada dewan pengawas independen yang melibatkan perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Evaluasi setiap 6 bulan dengan laporan publik tentang dampak terhadap PNBP, harga, lapangan kerja, dan kondisi masyarakat sekitar.
Tanpa ini, risiko favoritisme dan ketidakpercayaan akan tinggi.
6. Kaitkan erat dengan hilirisasi dan kedaulatan jangka panjang
Prioritas tambahan diberikan lebih besar kepada perusahaan yang serius membangun smelter, produk hilir, atau rantai pasok dalam negeri. Ini memastikan kemenangan negara dan rakyat tidak hanya dari setoran hari ini, tetapi dari industrialisasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.
Ringkasan :
Win-win sejati bukan berarti semua orang mendapat porsi sama. Itu mustahil dan justru melemahkan negara. Win-win yang realistis adalah:
Negara tetap memegang kendali dan mendapat penerimaan maksimal,
Pengusaha (besar maupun menengah) memiliki kepastian dan jalur untuk berkembang,
Rakyat mendapat manfaat yang terukur dan langsung, bukan hanya “tumpahan” dari APBN.
Jika hanya mengandalkan kriteria “siapa bayar royalti lebih tinggi” tanpa pengaman di atas, yang terjadi adalah kemenangan negara + kemenangan pemain besar + kemenangan rakyat yang masih menunggu realisasi.
Dengan kerangka multi-kriteria, dual-track, earmarking, dan transparansi, barulah ketiga pihak memiliki peluang menang secara proporsional dan berkelanjutan. Itu bukan solusi sempurna, tetapi jauh lebih jujur dan berkeadilan dibanding versi yang ada sekar
kerangka solusi win-win yang kami usulkan itu pro-nasionalisme dan pro-kedaulatan negara bahkan lebih kuat dan lebih utuh dibanding versi prioritas murni berdasarkan royalti tinggi.
Mengapa pro-kedaulatan negara?
Kedaulatan atas sumber daya alam bukan sekadar “negara dapat uang sebanyak-banyaknya hari ini”. Kedaulatan yang sejati berarti negara tetap memegang kendali penuh, mampu mengarahkan pemanfaatan SDA untuk kepentingan jangka panjang bangsa, dan tidak tunduk pada logika pasar atau kepentingan modal semata.
Kerangka multi-kriteria + dual-track + earmarking memenuhi prinsip itu karena:
Negara tetap menjadi pihak yang menentukan siapa mendapat kuota tambahan, berdasarkan parameter yang ditetapkan negara sendiri (bukan berdasarkan kekuatan lobi atau ukuran perusahaan).
Alokasi diarahkan pada tujuan nasional yang lebih luas: penerimaan fiskal, pasokan domestik, hilirisasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagian tambahan penerimaan “dikunci” (earmarking) untuk kepentingan rakyat dan daerah penghasil. Ini mencegah SDA hanya menjadi sumber devisa dan PNBP yang kemudian menguap di pusat tanpa jejak jelas di tingkat bawah.
Pengawasan independen dan transparansi mengurangi risiko negara “ditawan” oleh pemain besar.
Dengan kata lain, negara tidak hanya menjadi pengumpul royalti, tetapi menjadi pengelola strategis yang menentukan arah industrialisasi dan distribusi manfaat.
Mengapa pro-nasionalisme?
Nasionalisme dalam konteks SDA adalah sikap memihak kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan modal (lokal maupun asing). Kerangka ini pro-nasionalisme karena:
Ia menolak perlakuan “semua sama rata” yang sering kali justru menguntungkan pemain kuat dan melemahkan posisi negara.
Ia memberi apresiasi kepada siapa pun (lokal atau asing) yang memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sekaligus membuka jalur bagi pemain nasional menengah-kecil untuk naik kelas.
Ia mengaitkan hak atas kuota dengan kewajiban membangun nilai tambah di dalam negeri (hilirisasi) dan memberdayakan manusia Indonesia.
Ia melindungi kepentingan generasi mendatang melalui bobot kinerja lingkungan dan reklamasi.
Ini adalah nasionalisme yang matang: tidak anti-asing secara membabi buta, tidak memanjakan pengusaha lokal yang malas, tetapi tegas mensyaratkan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memperkuat posisi bangsa.
Perbandingan jujur
Versi “hanya royalti tinggi” sudah pro-negara dan pro-nasionalisme fiskal, tetapi masih sempit. Ia berisiko menjadi nasionalisme jangka pendek yang lebih menguntungkan pemain besar yang sudah mampu menyetor tinggi.
Versi yang dilengkapi multi-kriteria, dual-track, earmarking, dan jalur perbaikan justru memperkuat kedaulatan karena:
Lebih sulit ditunggangi kepentingan sempit,
Lebih menjamin manfaat sampai ke rakyat sebagai pemilik sah SDA,
Lebih mendorong transformasi industri nasional, bukan sekadar ekstraksi.
Catatan realistis
Tidak ada kebijakan yang 100% murni tanpa celah. Keberhasilan tetap bergantung pada integritas pelaksanaan, kualitas data, dan ketegasan pemerintah dalam menolak tekanan. Namun dari segi desain dan arah, kerangka ini jelas berpihak pada kedaulatan negara dan kepentingan nasional, bukan pada modal atau pasar bebas semata.
Singkatnya:
Ini bukan hanya pro-nasionalisme dan pro-kedaulatan ini adalah upaya menjadikan kedaulatan itu bekerja secara lebih cerdas, adil, dan berkelanjutan.
[8/5, 17:12] Eva: Secara jujur dan berdasarkan semangat serta bunyi Undang-Undang Dasar 1945, kerangka solusi win-win yang diusulkan itu cocok dan lebih selaras untuk diterapkan di Indonesia dibanding pendekatan prioritas murni berdasarkan royalti tinggi saja.
Landasan konstitusional yang paling relevan
Pasal 33 UUD 1945 menjadi batu uji utama:
Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kerangka multi-kriteria, dual-track, earmarking, transparansi, dan jalur perbaikan secara langsung mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut.
Mengapa lebih cocok dengan UUD 1945?
“Dikuasai oleh negara”
Negara tetap memegang kendali penuh atas alokasi kuota produksi. Skor dan prioritas ditentukan oleh parameter yang ditetapkan negara, bukan oleh kekuatan pasar atau ukuran perusahaan. Ini memperkuat posisi negara sebagai penguasa SDA, bukan sekadar regulator yang pasif.
“Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Earmarking sebagian tambahan penerimaan untuk daerah penghasil, masyarakat sekitar tambang, dan program publik membuat manfaat tidak berhenti di kas negara. Ini lebih dekat dengan semangat “kemakmuran rakyat” daripada sekadar menaikkan PNBP yang kemudian dikelola secara umum.
Efisiensi berkeadilan dan kebersamaan
Dual-track (kuota dasar + kuota prestasi) mencegah pemain besar menelan semuanya, sambil tetap memberi insentif kepada yang berkontribusi lebih besar. Jalur naik kelas bagi pengusaha menengah-kecil mencerminkan prinsip kebersamaan dan keadilan, bukan kompetisi yang mematikan.
Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Memasukkan kinerja lingkungan, reklamasi, dan keselamatan ke dalam skor menjadikan aspek keberlanjutan sebagai syarat, bukan tambahan opsional. Ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4).
Kemandirian dan hilirisasi
Memberi bobot pada hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja lokal mendorong penciptaan nilai tambah di dalam negeri, yang memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Perbandingan yang capable dengan versi “hanya royalti tinggi”
Pendekatan murni berdasarkan setoran royalti sudah memenuhi sebagian semangat Pasal 33 (negara mendapat manfaat fiskal lebih besar). Namun ia masih sempit. Ia lebih menekankan “efisiensi” dan penerimaan negara, tetapi kurang kuat dalam aspek “keadilan”, “kemakmuran rakyat secara langsung”, dan “kebersamaan”.
Kerangka yang lebih lengkap justru lebih utuh dalam menerjemahkan Pasal 33 secara keseluruhan, karena tidak hanya memaksimalkan setoran, tetapi juga mengarahkan pemanfaatan SDA agar benar-benar berpihak pada rakyat, lingkungan, dan industrialisasi nasional.
Catatan realistis (tanpa manipulasi)
Kecocokan di atas kertas tidak otomatis menjadi keberhasilan di lapangan. UUD 1945 memberi arah dan prinsip, tetapi keberhasilan penerapan bergantung pada:
Integritas pelaksanaan,
Kualitas data dan transparansi,
Ketegasan menolak tekanan kepentingan,
Mekanisme pengawasan yang benar-benar independen.
Jika formula skor dibuat bias, earmarking tidak dijalankan, atau jalur naik kelas hanya formalitas, maka kebijakan bisa menyimpang dari semangat konstitusi meskipun desainnya terlihat selaras.
Kesimpulan :
Kerangka ini cocok dan lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, karena ia berusaha mewujudkan penguasaan negara atas SDA yang tidak hanya menghasilkan penerimaan, tetapi juga diarahkan secara nyata untuk kemakmuran rakyat, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian.
Ia bukan solusi sempurna, tetapi merupakan terjemahan yang lebih utuh dan bertanggung jawab terhadap amanat konstitusi dibanding pendekatan yang hanya menitikberatkan pada siapa yang menyetor royalti lebih tinggi.
